PAYAKUMBUH, AjarDetik.com -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi Kembali menyelenggrakan kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024, KPPN Bukittinggi tidak lagi menyampaikan Dokumen DIPA dan Buku Alokasi TKD dalam bentuk cetakan fisik, namun hanya menyerahkan DIPA secara elektronik/digital saja.
Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD di Kota Payakumbuh dilaksanakan di Aula Ngalau Indah Balaikota Payakumbuh. Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala KPPN Bukittinggi, Pj. Walikota Payakumbuh, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Kepala OPD di Pemerintahan Kota Payakumbuh, dan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Instansi vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Kota Payakumbuh.
Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra dalam sambutannya mengatakan, penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD ini menjadi tanda bahwa pelaksanaan APBN di wilayah Kota Payakumbuh sudah bisa dimulai dari sekarang. “DIPA dan Daftar Alokasi TKD ini diserahan sebelum awal tahun dengan harapan pada saat tahun anggaran 2024 muai berjalan di januari, seluruh kegiatan yang berdasarkan APBN dapat segera berjalan dan masyarakat dapat segera menikmati manfaat ekonomisnya,” ungkap Indra.
Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra.
Indra ar juga menjelaskan, Pemerintah Kota Payakumbuh merupakan salah satu pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi yang sangat baik untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. "Pemkot Payakumbuh termasuk pemkot yang baik, terbukti pada tahun 2023 dan 2024 akan menerima insentif dari kementerian Keuangan dalam prestasi terkait Inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Indra juga menyampaikan, bahwa saat ini KPPN Bukittinggi tidak hanya bertindak selaku bendahara negara, namun juga menjadi financial advisor bagi pemerintah daerah di wilayah kerjanya. “Pelaksanaan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijembatani oleh KPPN sepenuhnya. KPPN, Satuan Kerja Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga, dan Pemda wajib bersinergi dengan baik dan saling bekerjasama guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat,” katanya. “KPPN Bukittinggi siap menjadi patner yang baik bagi pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.”
Khairil Indra
Selain sinergi antar, Indra juga menyoroti kemandirian fiskal pemerintah daerah di wiayah kerja KPPN Bukittinggi. Indra berharap, pemda dapat menguatkan keuangan daerahnya sehingga tidak mengalami kesulitan keuangan karena bergantung dengan transfer daerah. “Pemda dapat memanfaatkan kanal-kanal alternatif dari pemerintah yang dapat mendukung pembiayaan keuangan daerah, kanal-kanal ini akan membantu pelaksanaan program kerja pemerintah daerah sehingga pemda tidak hanya bergantung pada dana dari APBN saja” demikian jelas Indra.
Kanal pembiayaan yang dimaksud oleh Indra adalah program pemerintah melalui Kementerian Keuangan berupa 8 Special Mission Vehicles (SMV) Kemenkeu yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). SMV yang berbentuk BLU antara lain: Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sedangkan SMV Kemenkeu yang berbentuk BUMN antara lain: PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Financial (Persero), PT Geo DIPA Energi (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). Indra menyarankan agar pemerintah daerah memaksimalkan pembiayaan yang dihadirkan oleh SMV sebagai pilihan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program/kegiatan yang vital selain pembiayaan menggunakan dana DIPA.
Sambutan Indra ditanggapi dengan baik oleh Jasman Rizal, Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh. “Harapan saya, semua unit kerja instansi dan Organisasi Pemerintah Daerah segera menyusun rencana kerja yang kemudian diikuti dengan pelaksanaannya, terutama dalam proses pengadaan barang yang jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ujar Jasman.
Menurut Jasman, pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan segera, cepat dan baik akan memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Semakin cepat APBN tersalurkan ke masyarakat, maka kondisi ekonomi di wilayah Kota Payakumbuh juga akan semakin cepat pulih seperti sedia kala, bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Jasman Rizal
Pada tahun anggaran 2024, Kota Payakumbuh memperoleh pagu TKD dengan total sebesar Rp562,85 miliar dengan detail yakni DBH sebesar Rp9,24 miliar, DAU sebesar Rp447,36 miliar, DAK sebesar Rp98,44 miliar, dan Intensif Fiskal sebesar Rp7,79 miliar.
Selain kegiatan penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD, Kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra juga menyerahkan 3 (tiga) penghargaan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Pj. Walikota Payakumbuh, Jasman disaksikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Ketiga penghargaan tersebut yaitu Piagam Penghargaan Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Piagam Penghargaan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023, dan Piagam Penghargaan Sebagai Pemerintah Daerah Tercepat Dan Terinovatif Dalam Penyelesaian/ Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Belanja Daerah Semester I tahun 2023.(INDRA)
Tiga Penghargaan untuk Kota Payakumbuh.