BUKITTINGGI, AjarDetik.com --Hingga Oktober 2023, enam kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah merealisasikan anggaran Rp5,6 triliun atau sebesar 82,13 persen dari Rp6,7 triliun total anggaran yang dikelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi.
Kepala KPPN Bukittinggi Khairul Indra kepada AjarDetik.com Senin (4/11/202) mengtatakan, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,57 persen dibanding bulan lalu yang mencapai 71,56 persen. Kenaikan ini naik secara cukup dibandingkan periode sebelumnya yang 6,76 persen.
Enam kabupaten/kota yang dikelola anggarannya oleh KPPN Bukitinngi adalah Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang, dan Kota Payakumbuh.
Khairul Indra menjelaskan, dari sisi belanja pemerintah pusat, sama halnya bulan September, realisasi APBN paling tinggi berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp798,237 miliar atau 81,63 persen dari pagu yang ada, naik sebesar 8,88 persen dibanding realisasi bulan September 2023. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar Rp473,363 miliar atau 69,45 persen dari pagu sebesar Rp681,635 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar Rp62,7 miliar atau sebesar 37,29 persen dari total pagu, Sedangkan belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp20,5 miliar atau 96,34persen dari pagu sebesar Rp21,298 miliar.
Dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 85,47 persen atau sebesar Rp4.202 triliun, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
1. Dana bagi hasil sebesar Rp48,601 miliar (61,77%)
2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp2.995,07 miliar (88,76%)
3. Dana Alokasi Khusus Rp856,15 miliar (80,18%)
4. Dana Desa Rp211,32 miliar (88,92%)
5. Dana Insentif Fiskal Rp81,86 miliar (99,23%)
Pertumbuhan realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan yang kecil dari tahun 2022 dan diharapkan tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun 2023 dengan simplifikasi proses bisnis yang semakin disempurnakan.
Jumlah pagu TKD ditahun 2023 meningkat signifikan dikarenakan pada tahun 2022, selain menyalurkan DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa, KPPN Bukittinggi juga menyalurkan DAU, DBH, dan Insentif Fiskal. Hingga akhir bulan September 2023, seluruh penyaluran telah dilaksanakan dengan baik sebelum jatuh tempo penyaluran yang telah ditetapkan.
Untuk memaksimalkan realisasi belanja modal sebagai porsi realisiasi paling kecil pada periode bulan Oktober 2023, kepala KPPN Bukittinggi itu menghimbau kepada seluruh satker segera melaksanakan proses pelelangan pekerjaan, menyampaikan dan mendaftarkan data kontrak ke KPPN. Seluruh satuan kerja juga diminta untuk tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang telah selesai pekerjaannya, khususnya untuk kontrak yang telah jatuh tempo termin pembayarannya.
Terhadap kendala internal pengelolaan anggaran dan perbendaharaan pada satuan kerja, KPPN Bukittinggi selalu terbuka untuk layanan konsultasi, edukasi dan komunikasi. Saluran komunikasi secara daring dan non tatap muka telah disediakan sebagai sarana konsultasi dua arah bagi satuan kerja agar pekerjaan bisa dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
Langkah-langkah yang telah diambil sesuai dengan kebijakan yang berlaku, diharapkan dapat mempercepat realisasi penyerapan belanja sehingga dapat memberikan benefit dalam perkeonomian baik tingkat regional maupun nasional, serta menunjang pembangunan sesuai dengan program pemerintah.
Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory,
KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak
memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk
gratifikasi. (INDRA)