Syukriah HG
PADANG, AjarDetik.com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Barat Syukriah HG mengatakan, realisasi
pendapatan negara di Sumbar per 30 September tercatat mencapai Rp5,86 triliun
atau 74,68% dari target APBN 2023. Hal ini menunjukkan tren pertumbuhan
positif.
"Secara
umum kinerja tumbuh positif, kendati ada beberapa catatan seperti realisasi DAK
Fisik yang masih rendah, dan poin-poin lainnya," tegas dia, kepada AjarDetik.com, Jumat (3/11/2023) di Padang. Hal yang sama juga dikemukakan dalam rapat
Asset Liability Committee (ALCo) Regional Sumbar di Kantor DJPb di Padang,
Selasa (31/10/2023).
Syukriah menjelaskan, secara nominal realisasi komponen pendapatan terdiri dari
penerimaan perpajakan sebesar Rp4,60 triliun atau 70,45% dari target, yang
terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp4,11 triliun, dan
penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp495,45 miliar.
Sedangkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp1,26 triliun (95,66%
dari target), tumbuh sebesar 28,92%. Menurutnya kinerja penerimaan pajak yang
sangat baik dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terus membaik, seiring
dengan kenaikan angsuran PPh Badan, serta rendahnya basis penerimaan tahun
sebelumnya dikarenakan restitusi yang cukup besar. "Di sisi lain, belanja
negara terealisasi sebesar Rp22,12 triliun atau 70,03% dari target atau tumbuh
sebesar 35,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujarnya.
Menurut
Syukriah, kinerja yang sangat baik pada belanja negara didorong oleh
pertumbuhan positif pada komponen belanja pemerintah pusat dan transfer ke
daerah (TKD) yang sejalan dengan penguatan spending better. Belanja pemerintah
pusat mencapai sebesar Rp7,58 triliun tumbuh sebesar 13,54% yang didorong oleh
pertumbuhan pada seluruh komponen belanja. Pertumbuhan tertinggi yaitu pada
realisasi belanja barang sebesar 35,38% yang didorong oleh meningkatnya kinerja
pada seluruh jenis belanja barang.
"Belanja
barang juga ditunjang oleh adanya kenaikan pagu sebesar Rp1,08 miliar pada
tahun 2023. Selain itu, pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada
komponen belanja bantuan sosial yaitu sebesar 32,73% yang didorong oleh telah
diterbitkannya seluruh Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan sehingga
pencairan dananya sudah dapat dilakukan serta didorong oleh adanya penambahan
jumlah siswa penerima bantuan. TKD terealisasi sebesar Rp14,54 triliun atau
73,00% dari target, atau tumbuh sebesar 50,16% yang didorong oleh pertumbuhan
positif pada komponen DBH, DAU, Dana Insentif Fiskal, DAK Nonfisik serta Dana
Desa," jelasnya.
Namun ada
peningkatan yang cukup tajam yakni terjadi pada DAK Nonfisik yaitu sebesar
295,17%, diikuti dengan peningkatan pada komponen DBH sebesar 207,84%.
Penyaluran TKD tertinggi terjadi di Provinsi Sumbar sebesar Rp2,36 triliun dan
yang terendah terjadi di Kota Padang Panjang dengan realisasi sebesar Rp326,55
miliar. Sementara secara persentase salur dari total alokasi, TKD tertinggi
terjadi di Kota Pariaman dengan realisasi sebesar 78,44% dan terendah di
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 69,30%.
"Jadi kami berharap pemda bisa segera memanfaatkan
pagu anggaran yang ada tersebut, mengingat waktu yang tersisa di tahun 2023 ini
maksimal tiga bulan lagi. Saya berharap 100 persen realisasinya," ungkap
dia. (INDRA) PADANG - Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Barat mencatat
realisasi APBN sampai dengan 30 September 2023 di Regional Sumbar
menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan kinerja positif
tersebut dapat dilihat sampai dengan akhir 30 September 2023, dimana
realisasi pendapatan negara di Sumbar tercatat mencapai Rp5,86 triliun
atau 74,68% dari target APBN 2023.
"Secara umum kinerja tumbuh positif, kendati ada beberapa catatan
seperti realisasi DAK Fisik yang masih rendah, dan poin-poin lainnya,"
tegas dia, dalam rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Sumbar
di Kantor DJPb di Padang, Selasa (31/10/2023).
Dia menjelaskan secara nominal realisasi komponen pendapatan terdiri
dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,60 triliun atau 70,45% dari
target, yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp4,11
triliun, dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp495,45
miliar.
Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar
Rp1,26 triliun (95,66% dari target), tumbuh sebesar 28,92%.
Menurutnya kinerja penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi oleh
aktivitas ekonomi yang terus membaik, seiring dengan kenaikan angsuran
PPh Badan, serta rendahnya basis penerimaan tahun sebelumnya dikarenakan
restitusi yang cukup besar.
Baca Juga
Kemenkeu Catat Kinerja APBN Triwulan III di Sumut Defisit
Pendapatan APBN Sumsel Triwulan Tiga, Penerimaan Bea Cukai Tertinggi
Duh! Surplus APBN Susut Jadi Rp67,7 Triliun Per September 2023
"Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp22,12 triliun atau
70,03% dari target atau tumbuh sebesar 35,22% dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya," ujarnya.
Dikatakannya kinerja yang sangat baik pada belanja negara didorong oleh
pertumbuhan positif pada komponen belanja pemerintah pusat dan transfer
ke daerah (TKD) yang sejalan dengan penguatan spending better. Belanja
pemerintah pusat mencapai sebesar Rp7,58 triliun tumbuh sebesar 13,54%
yang didorong oleh pertumbuhan pada seluruh komponen belanja.
Pertumbuhan tertinggi yaitu pada realisasi belanja barang sebesar 35,38%
yang didorong oleh meningkatnya kinerja pada seluruh jenis belanja
barang.
"Belanja barang juga ditunjang oleh adanya kenaikan pagu sebesar Rp1,08
miliar pada tahun 2023," katanya.
Selain itu, Syukriah menjelaskan pertumbuhan yang cukup signifikan juga
terjadi pada komponen belanja bantuan sosial yaitu sebesar 32,73% yang
didorong oleh telah diterbitkannya seluruh Surat Keputusan Penetapan
Penerima Bantuan sehingga pencairan dananya sudah dapat dilakukan serta
didorong oleh adanya penambahan jumlah siswa penerima bantuan.
"TKD terealisasi sebesar Rp14,54 triliun atau 73,00% dari target, atau
tumbuh sebesar 50,16% yang didorong oleh pertumbuhan positif pada
komponen DBH, DAU, Dana Insentif Fiskal, DAK Nonfisik serta Dana Desa,"
jelasnya.
Namun ada peningkatan yang cukup tajam yakni terjadi pada DAK Nonfisik
yaitu sebesar 295,17%, diikuti dengan peningkatan pada komponen DBH
sebesar 207,84%. Penyaluran TKD tertinggi terjadi di Provinsi Sumbar
sebesar Rp2,36 triliun dan yang terendah terjadi di Kota Padang Panjang
dengan realisasi sebesar Rp326,55 miliar.
Sementara secara persentase salur dari total alokasi, TKD tertinggi
terjadi di Kota Pariaman dengan realisasi sebesar 78,44% dan terendah di
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 69,30%.
"Jadi kami berharap pemda bisa segera untuk memanfaatkan pagu anggaran
yang ada tersebut, mengingat waktu yang tersisa di tahun 2023 ini
maksimal tiga bulan lagi. Saya berharap 100 persen realisasinya," ungkap
dia.
Artikel ini telah tayang di
Bisnis.com dengan judul "Kanwil DJPb: Kinerja APBN Regional Sumbar Tumbuh Positif hingga September 2023", Klik selengkapnya di sini:
https://sumatra.bisnis.com/read/20231031/534/1709872/kanwil-djpb-kinerja-apbn-regional-sumbar-tumbuh-positif-hingga-september-2023.
Penulis : Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:
Android:
http://bit.ly/AppsBisniscomPSiOS:
http://bit.ly/AppsBisniscomIOSKantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Barat mencatat
realisasi APBN sampai dengan 30 September 2023 di Regional Sumbar
menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan kinerja positif
tersebut dapat dilihat sampai dengan akhir 30 September 2023, dimana
realisasi pendapatan negara di Sumbar tercatat mencapai Rp5,86 triliun
atau 74,68% dari target APBN 2023.
"Secara umum kinerja tumbuh positif, kendati ada beberapa catatan
seperti realisasi DAK Fisik yang masih rendah, dan poin-poin lainnya,"
tegas dia, dalam rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Sumbar
di Kantor DJPb di Padang, Selasa (31/10/2023).
Dia menjelaskan secara nominal realisasi komponen pendapatan terdiri
dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,60 triliun atau 70,45% dari
target, yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp4,11
triliun, dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp495,45
miliar.
Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar
Rp1,26 triliun (95,66% dari target), tumbuh sebesar 28,92%.
Menurutnya kinerja penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi oleh
aktivitas ekonomi yang terus membaik, seiring dengan kenaikan angsuran
PPh Badan, serta rendahnya basis penerimaan tahun sebelumnya dikarenakan
restitusi yang cukup besar.
Baca Juga
Kemenkeu Catat Kinerja APBN Triwulan III di Sumut Defisit
Pendapatan APBN Sumsel Triwulan Tiga, Penerimaan Bea Cukai Tertinggi
Duh! Surplus APBN Susut Jadi Rp67,7 Triliun Per September 2023
"Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp22,12 triliun atau
70,03% dari target atau tumbuh sebesar 35,22% dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya," ujarnya.
Dikatakannya kinerja yang sangat baik pada belanja negara didorong oleh
pertumbuhan positif pada komponen belanja pemerintah pusat dan transfer
ke daerah (TKD) yang sejalan dengan penguatan spending better. Belanja
pemerintah pusat mencapai sebesar Rp7,58 triliun tumbuh sebesar 13,54%
yang didorong oleh pertumbuhan pada seluruh komponen belanja.
Pertumbuhan tertinggi yaitu pada realisasi belanja barang sebesar 35,38%
yang didorong oleh meningkatnya kinerja pada seluruh jenis belanja
barang.
"Belanja barang juga ditunjang oleh adanya kenaikan pagu sebesar Rp1,08
miliar pada tahun 2023," katanya.
Selain itu, Syukriah menjelaskan pertumbuhan yang cukup signifikan juga
terjadi pada komponen belanja bantuan sosial yaitu sebesar 32,73% yang
didorong oleh telah diterbitkannya seluruh Surat Keputusan Penetapan
Penerima Bantuan sehingga pencairan dananya sudah dapat dilakukan serta
didorong oleh adanya penambahan jumlah siswa penerima bantuan.
"TKD terealisasi sebesar Rp14,54 triliun atau 73,00% dari target, atau
tumbuh sebesar 50,16% yang didorong oleh pertumbuhan positif pada
komponen DBH, DAU, Dana Insentif Fiskal, DAK Nonfisik serta Dana Desa,"
jelasnya.
Namun ada peningkatan yang cukup tajam yakni terjadi pada DAK Nonfisik
yaitu sebesar 295,17%, diikuti dengan peningkatan pada komponen DBH
sebesar 207,84%. Penyaluran TKD tertinggi terjadi di Provinsi Sumbar
sebesar Rp2,36 triliun dan yang terendah terjadi di Kota Padang Panjang
dengan realisasi sebesar Rp326,55 miliar.
Sementara secara persentase salur dari total alokasi, TKD tertinggi
terjadi di Kota Pariaman dengan realisasi sebesar 78,44% dan terendah di
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 69,30%.
"Jadi kami berharap pemda bisa segera untuk memanfaatkan pagu anggaran
yang ada tersebut, mengingat waktu yang tersisa di tahun 2023 ini
maksimal tiga bulan lagi. Saya berharap 100 persen realisasinya," ungkap
dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Artikel ini telah tayang di
Bisnis.com dengan judul "Kanwil DJPb: Kinerja APBN Regional Sumbar Tumbuh Positif hingga September 2023", Klik selengkapnya di sini:
https://sumatra.bisnis.com/read/20231031/534/1709872/kanwil-djpb-kinerja-apbn-regional-sumbar-tumbuh-positif-hingga-september-2023.
Penulis : Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:
Android:
http://bit.ly/AppsBisniscomPSiOS:
http://bit.ly/AppsBisniscomIOSKantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Barat mencatat
realisasi APBN sampai dengan 30 September 2023 di Regional Sumbar
menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan kinerja positif
tersebut dapat dilihat sampai dengan akhir 30 September 2023, dimana
realisasi pendapatan negara di Sumbar tercatat mencapai Rp5,86 triliun
atau 74,68% dari target APBN 2023.
"Secara umum kinerja tumbuh positif, kendati ada beberapa catatan
seperti realisasi DAK Fisik yang masih rendah, dan poin-poin lainnya,"
tegas dia, dalam rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Sumbar
di Kantor DJPb di Padang, Selasa (31/10/2023).
Dia menjelaskan secara nominal realisasi komponen pendapatan terdiri
dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,60 triliun atau 70,45% dari
target, yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp4,11
triliun, dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp495,45
miliar.
Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar
Rp1,26 triliun (95,66% dari target), tumbuh sebesar 28,92%.
Menurutnya kinerja penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi oleh
aktivitas ekonomi yang terus membaik, seiring dengan kenaikan angsuran
PPh Badan, serta rendahnya basis penerimaan tahun sebelumnya dikarenakan
restitusi yang cukup besar.
Baca Juga
Kemenkeu Catat Kinerja APBN Triwulan III di Sumut Defisit
Pendapatan APBN Sumsel Triwulan Tiga, Penerimaan Bea Cukai Tertinggi
Duh! Surplus APBN Susut Jadi Rp67,7 Triliun Per September 2023
"Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp22,12 triliun atau
70,03% dari target atau tumbuh sebesar 35,22% dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya," ujarnya.
Dikatakannya kinerja yang sangat baik pada belanja negara didorong oleh
pertumbuhan positif pada komponen belanja pemerintah pusat dan transfer
ke daerah (TKD) yang sejalan dengan penguatan spending better. Belanja
pemerintah pusat mencapai sebesar Rp7,58 triliun tumbuh sebesar 13,54%
yang didorong oleh pertumbuhan pada seluruh komponen belanja.
Pertumbuhan tertinggi yaitu pada realisasi belanja barang sebesar 35,38%
yang didorong oleh meningkatnya kinerja pada seluruh jenis belanja
barang.
"Belanja barang juga ditunjang oleh adanya kenaikan pagu sebesar Rp1,08
miliar pada tahun 2023," katanya.
Selain itu, Syukriah menjelaskan pertumbuhan yang cukup signifikan juga
terjadi pada komponen belanja bantuan sosial yaitu sebesar 32,73% yang
didorong oleh telah diterbitkannya seluruh Surat Keputusan Penetapan
Penerima Bantuan sehingga pencairan dananya sudah dapat dilakukan serta
didorong oleh adanya penambahan jumlah siswa penerima bantuan.
"TKD terealisasi sebesar Rp14,54 triliun atau 73,00% dari target, atau
tumbuh sebesar 50,16% yang didorong oleh pertumbuhan positif pada
komponen DBH, DAU, Dana Insentif Fiskal, DAK Nonfisik serta Dana Desa,"
jelasnya.
Namun ada peningkatan yang cukup tajam yakni terjadi pada DAK Nonfisik
yaitu sebesar 295,17%, diikuti dengan peningkatan pada komponen DBH
sebesar 207,84%. Penyaluran TKD tertinggi terjadi di Provinsi Sumbar
sebesar Rp2,36 triliun dan yang terendah terjadi di Kota Padang Panjang
dengan realisasi sebesar Rp326,55 miliar.
Sementara secara persentase salur dari total alokasi, TKD tertinggi
terjadi di Kota Pariaman dengan realisasi sebesar 78,44% dan terendah di
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 69,30%.
"Jadi kami berharap pemda bisa segera untuk memanfaatkan pagu anggaran
yang ada tersebut, mengingat waktu yang tersisa di tahun 2023 ini
maksimal tiga bulan lagi. Saya berharap 100 persen realisasinya," ungkap
dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Artikel ini telah tayang di
Bisnis.com dengan judul "Kanwil DJPb: Kinerja APBN Regional Sumbar Tumbuh Positif hingga September 2023", Klik selengkapnya di sini:
https://sumatra.bisnis.com/read/20231031/534/1709872/kanwil-djpb-kinerja-apbn-regional-sumbar-tumbuh-positif-hingga-september-2023.
Penulis : Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:
Android:
http://bit.ly/AppsBisniscomPSiOS:
http://bit.ly/AppsBisniscomIOS