BATUSANGKAR, AjarDetik.com --Pemerintah daerah harus mandiri dan mampu menciptakan peluang-peluang serta potensi yang dapat menghasilkan PAD di masa depan. Pernyataan ini disampaikan oleh Syukriah HG, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam pembukaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Regional Chief Economist dan Finance Advisory.
Pertemuan yang diselenggarakan Rabu 1 November 2023, di Indo Jelito, Batusangkar, Kabupaten Tanahdatar itu dihadiri juga oleh Kepala KPPN Bukittinggi serta Bupati Tanahdatar beserta jajaran Kepala Dinas di masing-masing OPD. Pertemuan ini juga membahas pelaksanaan APBN khususnya TKD di wilayah Kabupaten Tanahdatar, dan program-program pemerintah pusat yang mendukung perekonomian daerah.
Syukriah HG, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat
Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar dan Kepala KPPN Bukitinggi dalam penjelasannya menyatakan pemerintah pusat melalui Special Mission Vehicle (SMV) untuk mendukung tumbuh kembang ekonomi khususnya di daerah. SMV ini dalam bentuk badan layanan umum pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta dalam bentuk Lembaga/BUMN pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).
Syukriah menyampaikan, Saat ini Kanwil DJPb Provinsi Sumbar akan memaksimalkan peran LPDP, PIP, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung kemajuan pemerintah daerah di sumbar, salah satunya Kabupaten Tanah Datar. “LPDP dapat menjadi sarana pengembangan kompetensi dan pendidikan pegawai di lingkungan pemda secara gratis, Pemda Tanahdatar tidak perlu kahwatir akan mengeluarkan kas daerahnya untuk menyekolahkan pegawainya dengan jenjang S1-S3 karena akan dibantu biayanya oleh Negara,” ungkap Syukriah.
Bupati Tanahdatar Eka Putra
Selain itu, dibahas juga mengenai program pembiayaan terhadap UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. “Ada UMI dan KUR yang dapat memberikan bantuan modal. Khususnya UMI, yang dapat memberikan bantuan pembiayaan bagi pengusaha yang belum bias mengakses bank. Tentu saja dengan bunga yang ringan atau bahkan bias disubsidi oleh pemerintah daerah” ujar Syukriah.
Kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra, yang juga hadir dalam kegiatan ini menyampaikan mengenai pelaksanaan Transfer Ke Daerah (TKD) di wilayah Kabupaten Tanahdatar. “Pemda Tanahdatar merupakan Pemda tercepat dalam penyaluran TKD di tahun 2023. Pemda Tanahdatar juga menjadi pemda yang patut dijadikan acuan dalam upaya pengendalian inflasi dan stunting. Terbukti, berbagai penghargaan telah diterima, khususnya menjadi salah satu pemda yang memperoleh Insentif Fiskal sebagai hasil dari prestasinya” ujar Khairil Indra.
Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra
Khairil Indra juga berharap Pemerintah Kabupaten Tanahdatar dapat melakukan percepatan dalam penyaluran TKD di tahap III yang dateline-nyadi 15 Desember 2023. Khairil Indra mengingatkan agar jajaran pemda yang mengawal penyaluran TKD untuk tetap aware dan menjaga jangan sampai ada keterlambatan dalam pengajuan dokumen serta penyalurannya ke masyarakat.
Khairil Indra juga menegaskan bahwa KPPN Bukittinggi akan mengawal dan membantu Pemda Tanahdatar dengan mengamankan hal-hal yang menjadi komponen penting salah satunya Rekonsiliasi Pajak Pusat yang disetor oleh Daerah sebagai prasyarat pencairan DBH. “Saya akan terus berupaya membantu dan melakukan koordinasi terkait hal-hal yang menjadi kepentingan daerah seperti TKD dan UMKM, saya terbuka jika pemda akan menyampaikan saran dan masukan atas kebijakan pemerintah pusat” ujarnya.
Focus Group Discussion (FGD) Regional Chief
Economist dan Finance Advisory.
Khairil Indra berharap Pemda dapat aktif berkomunikasi dengan KPPN Bukittinggi karena hal tersebut menjadi landasan pemotretan kondisi daerah di wilayah kerja KPPN Bukittinngi.
Beberapa harapan juga disampaikan oleh pihak Pemda Tanahdatar melalui Bupati Tanahdatar, Eka Putra. Harapan tersebut yaitu pemerintah pusat agar melihat kondisi pengelolaan keuangan di daerah dalam sudut pandang kacamata pemda.
“Batusangkar memiliki keunggulan dalam bidang pertanian dan pariwisata, akan tetapi Kami berharap dukungan yang lebih besar dan optimal dari pemerintah pusat khususnya ketersediaan anggaran khususnya program unggulan pariwisata dan pertanian,” ungkap Eka Putra.
Eka Putra juga menyampaikan bahwa PemdaBatusangkar bersemangat dalam usaha mengembangkan sector pertanian serta pariwisata. “Program unggulan Kami akan semakin maksimal, inovasi terutama di bidang pertanian seperti bajak gratis, penyediaan pupuk dan pemberantasan hama akan maksimal dampaknya jika dukungan pemerintah pusat atas program-program itu juga maksimal,” demikian kata Eka Putra.
Pesan Bupati Tanahdatar tersebut direspon oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumbar. “Kanwil DJPb akan berusaha maksimal menjembatani pemerintah daerah dengan direktorat jenderal terkait di Kementerian Keuangan. Silahkan sampaikan keluhan, masukan, dan harapan kepada saya. Namun, agar hak tersebut maksimal hasilnya, tolong berikan dukungan dokumen atau bukti-bukti yang memperkuat perjuangan Saya agar semua yang diharapkan Pemda dapat terwujudkan,” kata Syukriah.
Rendang, Produk Ekspor Utama Sumbar
Selain program SMV, pada FGD di kesempatan ini Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumbar serta Kepala KPPN Bukittinggi membahas mengenai potensi ekspor produk dari Sumatera Barat, khususnya terkait Rendang, yang sudah dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Permintaan ketersediaan rendang oleh masyarakat mancanegara sangatah besar.
Salah satu perusahaan makanan, Bell Food Group, yang berbasis di Swiss, bahkan sudah melakukan survey dan penelitian kemungkinan bumbu rendang dan rendang setengah jadi untuk dijual di pasar Eropa. Ekspor rendang akan memberikan dampak yang sangat luas terutama bagi petani. Efek yang diharapkanya itu permintaan ketersediaan komoditas kelapa, cabai, bawang merah, dan komponen bumbu-bumbu yang lain akan meningkat. Harapannya, pengusaha bumbu/pasta rendang terutama di wilayah Kabupaten Tanahdatar dapat memenuhi kuota permintaan tersebut.
Upaya tersebut ditanggapi dengan positif oleh Khairil Indra. Bahkan, pada bulan November 2023, KPPN Bukittinggi akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan UMKM di wilayah Tanahdatar, bekerjasama dengan Bank Nagari, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar.
“Setelah Kami sukses di Bukittinggi, dalam waktu dekat ini giliran UMKM di Tanahdatar yang akan memperoleh pelatihan. Ini langkah awal saya dalam upaya memajukan UMKM di wilayah Sumbar. Semua UMKM pada 19 Kabupaten/Kota di wilayah Sumbar saya upayakan memperoleh pelatihantersebut,” tegas Khairil Indra. Hal ini disambut dengan positif oleh Pemda Tanahdatar.
Bupati Tanahdatar bersemangat dan akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumbar dan KPPN Bukittinggi dalam upaya memajukan perekonomian di wilayahnya. “Kami akan mengerahkan OPD di Kabupaten Tanah Datar untuk memaksimalkan dukungan terhadap program-program yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, khusunya Direktorat Jenderal Perbendaharaan”. Kerjasama yang baik akan memberikan manfaat yang baik juga bagi kemajuan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
Penanaman pohon buah, program Perbendaharaan Peduli Bumi.
Kegiatan ini ditutup dengan penanaman pohon bentuk impelemtasi program Perbendaharaan Peduli Bumi. Seremonial penanaman pohon ini sebagai langkah awal pelaksanaan penanaman 200 Batang Pohon Buah yang disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Diharapkan, pohon-pohon ini akan menjadi salah satu sumber oksigen bagi wilayah Kabupaten Tanahdatar sekaligus menghasilkan komoditi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.(INDRA)