PADANG, AjarDetik.com -- Di tengah rencana digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (PUPS LB) Bank Nagari, 11 Oktober mendatang, beredar informasi Pemprov Sumatera Barat berencana memindahkan deposito sebesar Rp325 miliar dari Bank Nagari ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemprov Sumbar bukan membesarkan Bank Nagari sebagai BUMD yang telah memberikan keuntungan besar, tapi karenan iming-iming tertentu, berencana memindahkan deposito ke BSI.
Dari sumber AjarDetik.com yang layak dipercaya, ada pihak dari BKD dan BSI yang mendatangi Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung. Mereka mengatakan ingin memindahkan dana tersebut ke Bank Syariah Indonesia, karena bunga deposito di BSI lebih tinggi dibandingkan di Bank Nagari. Selain itu, juga diberikan dua unit mobil ambulance dari CSR.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung ketika dikonfirmasi AjarDetik.com secara terpisah, membenarkan. "Sangat tidak elok, Pemprov Sumbar selaku pemegang saham terbesar di Bank Nagari, yang seharusnya membesarkan Bank Nagari dan dapat deviden dari bank kebanggaan Sumatera Barat tersebut, memindahkan dana Pemprov ke bank lain," katanya.
Sementara itu, juga beredar luas informasi rencana Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah untuk mengganti komisaris dan direksi Bank Nagri. Khusus untuk Direktur Utama, Gubernur Mahyeldi punya jagoan. Agar target gubernur tercapai, jumlah Pansel ditambah, yang semula 5 orang, kini menjadi 11 orang.
“Tanggal 11 Oktober 2023 jadwal RUPS-LB, agendanya pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Direksi dan Komisaris Bank Nagari, komposisi Pansel Bank Nagari beda dari Pansel sebelumnya. Sebelum ini dan biasanya komposisi Pansel itu 5 orang. Tapi untuk Pansel sekarang info komposisinya 11 orang,” kata Jurnalis Senior Perbankan Sumbar, Two Efly, Selasa (26/9-2023) pada diskusi di sebuah warung kopi di Padang.
Bahkan info didapat Two Efly, 11 orang Pansel Bank Nagari itu, 3 dari akademik sudah ada orangnya, yaitu Eva Yonedi, Ahmad Wira dan Sobri, lalu seluruh komisaris, dua kepala daerah serta tiga mewakili Pemprov Sumbar.
Dari fakta Pansel itu (jika Pansel 11 orang, red) sah saja orang beranggapan akan terjadi pertarungan, terkait Direksi dan Komisaris jagoan Gubernur Sumbar atau tidak. “Komposisi Pansel seperti itu ada enam orang Gubernur Sumbar, sehingga akan memudahkan untuk memilih dan Direksi Bank Nagari oleh Gubernur Sumbar dan rumor ada Direksi disiapkan dan itu dari eksternal dari komposisi bisa saja mulus prosesnya, ini analisa saya, ya,” ujar Two Efly.
Bahkan sudah tidak rahasia lagi kalau Gubernur sudah menyiapkan Calon Dirut dari eksternal. “Rumor ini semakin kencang jelang RUPS LB, jadi trending topics banyak pihak di Sumbar,” ujar Two Efly.
Bahkan gerakan untuk memback-up Dirut dari internal sedang mengerucut untuk terbentuk, upaya memenangkan opini publik tolak Dirut dan Direksi Bank Nagari impor. “Tidak elok kalau memaksakan Calon Dirut dari eksternal, soalnya SDM Bank Nagari itu sudah banyak yang mumpuni untuk memimpin bank kebanggaan urang awak,” ujar Two Efly ketika didesak oleh peserta diskusi lapau, siapa calon eksternal itu. “Infonya Dirut Bank DKI sekarang, dia mantan dari BNI juga Alumni Pertanian UNAND,” ujar Two Efly.
Dari aturan kata Two Efly memang tak masalah, namun ada ganjalan soal ketak-elokan, juga akan memperbesar biaya dan mempersulit pengambilan keputusan. Terkait soal Pansel Direksi dan Komisaris Bank Nagari sangat strategis karena menjadi pintu masuk untuk seleksi direksi.
Apalagi wakil pemegang saham dari kota dan kabupaten banyak yang Penjabat kepala daerah per 11 Oktober itu, seperti Sawahlunto, Pariaman, Padang Panjang dan Payakumbuh. “Mengingat Bank Nagari adalah perusahaan, jangan ditambah komposisi Pansel, tetap saja lima dengan komposisi dua wakil dari bupati atau wako, satu Komut Bank Nagari, satu Independen dan satu wakil Pemprov Sumbar,” ujar Two Efly.
Bank Nagari ini adalah bank yang menjadi soko guru bisnis keuangan yang jadi kebanggaan urang minang. “Untuk itu, pilihlah Pansel yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas, sebab produk akhir Pansel adalah pejabat eksekutif Bank Nagari (Direksi),” jelasnya.
Sedapat mungkin, sesuai dengan keinginan publik kata Two Efly direksi tetaplah dari internal. “Belajarlah ke fakta. Dulu Bank Nagari pernah impor Dirut dari luar dan hasilnya Bank Nagari berantakan dengan kinerja sangat tak bagus,” ujar Two Efly. Tentu sudah menjadi kajian banyak pihak pecinta Bank Nagari tidak akan mengulang kejadian yang sama.
“Para pecinta kinerja Bank Nagari beralasan mengapa Direksi harus internal, Culture usaha, Kaderisasi, Menjaga harmonisasi tim kerja. Bisa langsung tancap gas dan tak perlu mempelajari serta konsolidasi terlebih dahulu,” ujar Two Efly simple.
Artinya, kata Two Efly, jangan Pansel menjadi tukang jalankan skenario memuluskan direksi Bank Nagari titipan atau Dirut yang diinginkan gubernur. “Pemegang saham lain dan OJK musti memperhatikan ini,” ujarnya.
DPRD Sumbar juga mesti melakukan pengawasan sebab Bank Nagari adalah BUMD dan Pansel adalah kebijakan strategis korporasi. (HASNUL)