.JPG)
BUKITTINGGI, AjarDetik.com -- Memasuki periode Semester II Tahun Anggaran 2023, KPPN Bukittinggi telah melaksanakan pengelolaan APBN untuk bulan pertama setelah Semester I berakhir. Sesuai dengan tema APBN 2023 yaitu optimis dan tetap waspada, kinerja APBN dan kondisi perekonomian nasional sampai dengan akhir bulan Juli 2023 berada dalam jalur positif dan solid. Kondisi perekonomian nasional yang berada dalam jalur positif dan solid berdampak pada realisasi APBN.
Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra, Rabu (30/08/2023) kepada AjarDetik mengatakan, Realisasi belanja sampai dengan periode 31 Juli 2023 sebesar Rp3,786 triliun atau sebesar 56,48 persen. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,82 persen dibanding bulan lalu yang mencapai 46,66 persen. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, di mana kenaikan realisasi dari bulan sebelumnya hanya mencapai 8,23 persen.
“Dari sisi belanja pemerintah pusat, sama halnya bulan Juni, realisasi APBN paling tinggi berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp579,758 miliar atau 59,39 persen dari pagu yang ada, naik sebesar 7,85 persen dibanding realisasi bulan Juni 2023. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar Rp316,501 miliar atau 47,98 persen dari pagu sebesar Rp659 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar Rp31,187 miliar atau sebesar 17,03 persen dari total pagu. Sedangkan belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp13,07 miliar atau 61,39 persen, dari pagu sebesar Rp21,298 miliar,” kata Indra.
Berlokasi di Jl. Profesor Hazairin Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, KPPN Bukittinggi mengelola Anggaran untuk 6 wilayah daerah yaitu Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang, dan Kota Payakumbuh. Pada enam wilayah kerja dimaksud, total anggaran yang dikelola oleh KPPN Bukittinggi sebesar Rp6,7 triliun.
Khairil Indra menjelaskan, dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 58,51 persen atau sebesar Rp2,846 triliun, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil sebesar Rp29,96 miliar (38,07 persen)
2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.989,7 miliar (58,96 persen)
3. Dana Alokasi Khusus Rp629,881 miliar (58,36 persen)
4. Dana Desa Rp155,105 miliar (65,27 persen)
5. Dana Insentif Fiskal Rp41,247 miliar (50 persen)
Untuk memaksimalkan realisasi belanja modal sebagai porsi realisiasi paling kecil pada periode bulan Juli 2023, Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra menghimbau kepada seluruh satker segera melaksanakan proses pelelangan pekerjaan, menyampaikan dan mendaftarkan data kontrak ke KPPN.
“Untuk belanja modal dengan status masih blokir, satuan kerja diharapkan dapat mengoordinasikan kelengkapan persyaratan dengan unit Eselon I pada Kementerian/Lembaga masing-masing. Seluruh satuan kerja juga diminta untuk tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang telah selesai pekerjaannya, khususnya untuk kontrak yang telah jatuh tempo termin pembayarannya,” jelasnya.
Terhadap kendala internal pengelolaan anggaran dan perbendaharaan pada satuan kerja, KPPN Bukittinggi, lanjut Khairil Indra, selalu terbuka untuk layanan konsultasi, edukasi dan komunikasi. Saluran komunikasi secara daring dan non tatap muka telah disediakan sebagai sarana konsultasi dua arah bagi satuan kerja agar pekerjaan bisa dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
Langkah-langkah yang telah diambil sesuai dengan kebijakan yang berlaku, diharapkan dapat mempercepat realisasi penyerapan belanja sehingga dapat memberikan benefit dalam perkeonomian baik tingkat regional maupun nasional, serta menunjang pembangunan sesuai dengan program pemerintah.
Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory, KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk gratifikasi. (YURNALDI)