BUKITTINGGI, AjarDetik.com – Enam Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, sepanjang Selasa (4/7/2023) di Balcone Hotel Bukittinggi, melaksanakan Sharing Session Potensi Replikasi Penggunaan Rekening Virtual (Virtual Account). Enam daerah di wilayah kerja KPPN Bukittinggi tersebut akan menjadi pilot project nasional yang dipercaya untuk implementasi VA pada tingkat Pemerintah Daerah.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, mengatakan, sejak lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara antara lain UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, banyak perubahan atau reformasi di bidang keuangan negara yang telah dilakukan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terutama terkait pelaksanaan anggaran, pengelolaan badan layanan umum (BLU), akuntansi pemerintahan, investasi pemerintah dan tentunya di bidang pengelolaan kas negara.
“Reformasi tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Dan Replikasi Penggunaan Rekening Virtual (Virtual Account) yang akan diimplementasikan di enam kabupaten/kota di wilayah kerja KPPN Bukittinggi, akan menjadi pilot project nasional,” kata Syukriah HG.
Syukriah menjelaskan, dalam bidang pengelolaan kas, terdapat 3 pilar yang menjadi dasar terwujudnya pengelolaan kas Pemerintah yang efektif dan efisien yaitu, pertama, Konsolidasi Kas/Cash Consolidation, yaitu kemampuan untuk mengkonsolidasikan semua sumberdaya kas Pemerintah melalui struktur rekening yang dapat mengkonsolidasikan saldo sesuai kebutuhan contoh implementasi penggunaan treasury single account (TSA), rekening induk dan rekening virtual.
Kedua, Perencanaan Kas/Cash Planning, yaitu kemampuan untuk menyiapkan proyeksi arus kas dengan cukup akurat dengan menyiapkan skema proyeksi penerimaan dan pengeluaran contoh implementasi penggunaan cash planning information network (CPIN), rencana penarikan dana (RPD).
Dan ketiga, Optimalisasi Kas/Cash Optimization, yaitu kemampuan untuk mengelola kas secara aktif dengan mengajukan pinjaman ketika kekurangan kas dan berinvestasi jangka pendek ketika kelebihan kas contoh penempatan kelebihan kas di BI, treasury dealing room dan treasury notional pooling.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat itu menegaskan, peran treasurer/bendahara negara/daerah adalah membangun/meningkatkan 3 pilar dalam pengelolaan kas tersebut, sehingga penerimaan, belanja, kelebihan dan kekurangan kas dapat dikelola dengan cepat dan akuntabel.
“Kegiatan sharing virtual acoount hari ini adalah dalam rangka mewujudkan pilar pertama dalam pengelolaan kas Negara, yaitu konsolidasi kas. Implementasi dari konsolidasi kas ini sangat bergantung kepada desain struktur rekening yang kita bangun dan dukungan teknologi informasi yang tersedia terutama di sistem perbankan. Contoh konkretnya yang sudah kita lakukan saat ini adalah, melalui treasury single account yaitu penggunaan rekening kas umum negara/rekening kas umum daerah (RKUN/RKUD) menjadi tempat ditampungnya seluruh penerimaan negara/daerah dan menjadi sumber pengeluaran negara/daerah,” jelas Syukriah.
Selain itu, lanjutnya, model yang saat ini sudah dikembangkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara bekerjasama dengan beberapa bank mitra terpilih adalah penggunaan rekening induk dan rekening virtual. Rekening induk merupakan rekening dalam bentuk giro untuk mengkonsolidasikan seluruh rekening virtual, sedangkan rekening virtual merupakan nomor identifikasi rekening yang dimiliki satuan kerja.
Menurut Syukriah, implementasi rekening virtual telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara sejak tahun 2019 dengan dilakukan secara bertahap mulai internal Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya lingkup Kementerian Keuangan dan sekarang telah full implementation pada semua Kementerian Negara/Lembaga.
Dengan telah diimplementasikan ke semua satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang berjumlah kurang lebih 21.000an satuan kerja. Kementerian Keuangan telah merasakan manfaatnya antara lain: Jumlah rekening yang dimonitor berkurang signifikan yaitu menjadi 700an rekening saja.
Disediakannya dashboard rekening untuk memonitoring saldo yang dapat dilakukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga meningkatnya budaya transaksi non tunai/cashless yang difasilitasi Kartu Debit/ATM dan aplikasi CMS
Optimalisasi atas remunerasi dari saldo rekening melalui Treasury Notionol Pooling dan Deposit on Call (DOC).
“Saya berharap dengan adanya kegiatan sharing session replikasi penggunaan rekening virtual ini, terjadi sinergi antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Negara, yang kita mulai di kotaBukittinggi ini, endstatenya adalah pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan pengelolaan kas semakin efisien,” kata Syukriah.
Pelaksanaan implementasi rekening virtual saat ini telah didukung oleh 11 bank mitra terpilih yang bersedia menyediakan sistem aplikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Keuangan, termasuk PT Bank Nagari.
Selain Syukriah HG, Kepala Divisi Dana dan Treasury Bank Nagari, Roni Edrian, selaku mitra pemerintah dalam Pengelolaan Rekening (Virtual) juga berikan pemaparan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Made Cana Armaya Selaku Kasubdit Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara (MRLPPB) Dit. PKN Ditjen Perbendaharaan.
Made Cana Armaya mengatakan, saat ini Dit. PKN meluncurkan MoreVA, yaitu inovasi berupa restrukurisasi rekening pemerintah yang sebelumnya berupa rekening giro diubah menjadi rekening VA dan terkonsolidasi pada rekening induk pada bank pusat masing-masing rekening.
Disampaikan pula keuntungan dan kelebihan yang didapat dari penerapan VA pada rekening pemerintah, di antaranya, kemudahan monitoring dan budaya transaksi non tunai dengan penggunaan CMS maupun kartu kredit pemerintah. Inovasi tersebut telah berjalan lancar diterapkan pada satuan kerja K/L. “Selanjutnya Dit. PKN ingin memperluas cakupan inovasi MoreVA kepada Pemda,” ujarnya.
Pemaparan selanjutnya
disampaikan oleh Riko, Divisi Teknologi dan Digitalisasi Bank Nagari yang
menyampaikan teknis VA pada Bank Nagari. Penggunaan VA disambut baik dan Pemda
wilayah kerja KPPN Bukittinggi menunjukkan antusiasme mereka di sesi diskusi
dan tanya jawab.
Kegiatan diakhiri dengan penutupan dari Kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra,
yang sangat mendukung dan mendorong Pemda wilayah kerja KPPN Bukittinggi untuk mengimplementasikan penggunaan VA. (Khairil Indra)