PADANG, AjarDetik.com –Pemerintah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 telah mengalokasikan Dana Desa Rp538,94 triliun. Output Dana Desa antara tersebut antara lain infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa, sarana MCK, saluran irigasi, hingga pemberdayaan masyarakat desa seperti bantuan bibit dan dan pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat.
Khusus
untuk Provinsi Sumatera Barat, tahun 2023 Dana Desa yang dialokasikan sebesar
Rp913,9 miliar, belum termasuk tambahan Dana Desa yang akan dialokasikan pada
Semester II TA 2023. Jumlah alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN ini
diharapkan dapat dikelola dengan prudent, terukur, dan mampu menggerakkan
perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat di desa-desa di Provinsi
Sumatera Barat. Perekonomian desa turut berkontribusi bagi perekonomian nasional.
Demikian dikatakan Kepala Kanwil DJPb, diwakili Kabid PSPK Kanwil DJPb Elizabeth Martha Uli, pada Workshop Pemberdayaan Desa dan BUMDes yang diadakan DJPK berkolaborasi dengan Universutas Andalas (Unand), Padang, di Convention Hall Unand, Senin (26/06/2023) lalu. “Di desa terdapat banyak hasil pertanian, perkebunan, peternakan, objek-objek wisata, beragam jenis usaha mikro dan kecil (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat diberdayakan. Sangat diperlukan dukungan, komitmen, inovasi, dan terobosan dari perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa termasuk dalam mengelola potensi desa dan memberdayakan BUMDes sehingga terwujud cita-cita masyarakat desa yang semakin sejahtera,” katanya.
Di hadapan Direktur DTU DJPK, Direktur Pengelolaan Aset Piutang PIP, serta akademisi Unand selaku narasumber, Elizabeth menjelaskan, pemerintah berharap APBN akan terus menjadi shock absorber yang mampu mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli, penguatan mitigasi risiko, yang keseluruhannya akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.(Khairil Indra)