BUKITTINGI, AjarDetik.com—Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi Khairil Indra mengatakan, realisasi belanja sampai dengan periode 30 April 2023 sebesar Rp2,164 triliun atau sebesar 32,45% dari total anggaran sebesar Rp6,672 triliun. Belanja tersebut terbagi dalam Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
“Realisasi transfer ke daerah memberikan kontribusi yang paling besar yakni Rp1,671 triliun atau sebesar 34,44%, sedangkan capaian yang masih rendah berasal dari belanja pemerintah pusat, khususnya belanja modal yaitu sebesar Rp10,785 miliar atau sebesar 5,99% dari pagu sebesar Rp180,152 miliar,” katanya, saat ditemui AjarDetik.com, Jumat (2/6/2023) di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.
Khairil Indra menjelaskan, dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasi APBN paling tinggi berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp312,610 milyar (31,73%), realisasi tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp305,696 miliar (31,52%). Realisasi belanja pegawai yang besar tersebut disupport dengan adanya realisasi pembayaran THR 2023 pada bulan April. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar Rp163,751 milyar (25,87%), jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp118,969 milyar (20,35%).
Sedangkan belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp6,339 milyar (29,76%), realisasi tersebut secara persentase lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun 2022, yakni sebesar 34,5% atau mencapai Rp6,088 milyar. Hal ini disebabkan, pagu anggaran belanja bantuan sosial tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3,649 miliar disbanding tahun 2022.
Sedangkan dari sisi transfer ke daerah, lanjut kepala KPPN Bukittinggi tersebut, realisasi yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,206 triliun (35,75%). Untuk dana transfer khusus, berupa dana alokasi khusus (DAK) nonfisik terealisasi sebesar Rp314,590 miliar (36,51%), jauh lebih tinggi disbanding periode yang sama tahun lalu sebesar 33,69%. Sedang untuk DAK Fisik sampai dengan April 2023 belum terdapat realisasinya.
“Untuk Dana bagi hasil sampai dengan April 2023 terealisasi sebesar Rp17,747 miliar (34,44%) dari pagu sebesar Rp78,683 miliar. Untuk dana desa sudah teralisasi sebesar Rp102,910 miliar (43,3%), persentase realisasi ini lebih kecil dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 45,87%. Untuk transfer daerah lainnya berupa dana insentif fiscal terealisasi sebesar Rp29,946 miliar (36.3%) dari pagu sebesar Rp82,491 miliar,” jelas Indra.
Khairil Indra menambahkan, KPPN memberikan apresiasi terhadap satuan kerja yang telah megelola anggarannya dengan baik berdasar hasil penilaian dari indikator pelaksanaan anggaran (IKPA). Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan dengan jelas, tidak hanya sebatas output saja.
KPPN juga mengimbau dan berharap agar seluruh satuan kerja dapat meningkatkan realisasi serapan anggaran yang dikelolanya, khususnya bagi satker yang masih rendah penyerapannya. Penekanan khusus terhadap belanja modal, karena realisasinya baru mencapai 5,99%. (Khairil Indra)